UdaraSlot udaraslot88.net udaraslot88 UDARASLOT slot gacor 2022 udaraslot88.net slot gacor hari ini judi slot online slot gacor anti rungkad slot gacor terpercaya slot online terpercaya 2022 slot online 2022 daftar judi online 2022 daftar judi gacor 2022 slot deposit pulsa situs slot paling gacor situs gacor 2022 slot gacor pulsa slot gacor terkini slot judi online slot-gacor-88 SLOT PULSA SLOT GACOR ANTI RUNGKAD Pengadilan Negeri Ternate

Hari

Jumat

,

Tanggal

27 Januari 2023

,

Jam

LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  • Menteri;
  • Gubernur;
  • Hakim;
  • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 


No NIP Nama Pangkat Jabatan File LHKPN
1 - LHKASN - Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, PPK dan PP (4.26 MB)
2 - LHKASN 2021 - Seluruh ASN (2.11 MB)
3 - LHKPN - Seluruh ASN (5.57 MB)
4 - LHKPN 2021 - Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, PPK dan PP (4.41 MB)

Copyright © 2019. Design By | Pengadilan Negeri Ternate