Pada Tahun 2024 Kepala Badan Pengawasan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/BP/SK/PW.1.1.1/II/2024 tentang Pedoman Penerapan Sistem Menejemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan yang dapat menjadi acuan oleh Satuan Kerja dalam pelaksanaan SMAP di Pengadilan.
Persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan SMAP pada lingkup pengadilan tentunya tidak hanya berbentuk dokumen semata namun juga diikuti oleh beberapa program penerapan lainnya.
Dalam menerapkan SMAP, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pengadilan, yaitu sebagai berikut:
- Membentuk Tim SMAP di pengadilan penerap.
- Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan.
- Sosialisasi dan komunikasi secara internal.
- Implementasi SMAP
- Evaluasi
- Pengajuan sertifikasi kepada Badan Pengawasan.
Apabila pengadilan sudah menyiapkan dan mengimplementasikan SMAP, pengadilan dapat mengajukan surat permohonan untuk akreditasi SMAP kepada BAWAS.
Alur proses penilaian penerapan SMAP pada pengadilan adalah sebagai berikut :
Indonesia
English
